tabloidrepubliknews

Dalam Pertemuan

“Kadis Yang Tidak Hadir Kurang Memahami Arti

Melestarikan Orangutan Sebagai Satwa Langka”

Dalam pertemuan Kepala Dinas (Kadis) tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) banyak yang tak hadir dalam pertemuan Konservasi Orangutan yang digelar BKSDA di Balai Petitih Kantor Gubernur, membuat Gubernur Cornelis kurang berkesan. Ketidakhadiran para Kepala Dinas tersebut menurut Cornelis menandakan bahwa mereka tidak peduli dengan kelestarian orangutan sebagai satwa langka yang sebenarnya harus mendapat perhatian.

Terkait dengan konservasi orangutan, hewan langka yang dilindungi undang-undang, para kepala dinas yang seharusnya mereka hadiri. Tapi tidak satupun yang datang, diwakilkan, bagaimana mau melindungi jika kepala dinas yang seharusnya bertanggung jawab mengetahui tidak hadir, kata Cornelis saat membuka pertemuan konservasi orangutan regional di Balai Petitih pada bulan yang lalu (Kamis, 22 April 2010).

Selain Kepala Dinas yang tidak hadir juga para Bupati dan Wali Kota tidak ada satu pun yang hadir, bahkan wakil Bupati pun tidak hadir. Daerah pada umumnya hanya mengutus staf dan bukan Kepala Dinas yang terkait dengan pelestarian orangutan.
“Mana Kepala Dinas-nya,” tanya Cornelis, seperti biasa mengabsen para tamunya. Karena tidak ada yang menjawab maka Cornelis menanyakan pada seorang peserta yang duduk di kursi belakang. Dan seseorang itu pun menjawab: “Staf Pak..!”
Gubernur: Anda dari mana. Yang kemudian dijawab: dari Kapuas Hulu Pak..!
Cornelis selanjut masih menanti, apakah ada Kepala Dinas yang hadir dan mengacungkan tangan. Namun hal itu pun tidak terjadi, karena memang tidak ada Kepala Dinas dari Kabupaten/Kota yang hadir. “Masa cuma staf saja, tak ada Kepala Dinasnya..!”

Kendati kecewa, Gubernur melanjutkan pengarahannya memaparkan bahwa seharusnya para wakil daerah terutama daerah yang memiliki populasi orangutan yang terdapat di hutan daerah tersebut, memahami dan mengerti karena hewan yang dilindungi tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

“Kalau bukan kita siapa lagi yang menyelamatkan orangutan ini, nah kalau kepala dinasnya diwakilkan bagaimana bisa memberikan pengertian kepada masyarakat banyak terhadap pentingnya melestarikan orangutan ini, dimana tanggung jawab kepala dinas tersebut,” tanya Gubernur.

Cornelis mengatakan, bahwa orangutan merupakan hewan langka yang sangat dilindungi dan merupakan hewan yang hidup dan banyak populasinya di daerah Provinsi Kalbar dibanding dengan daerah lain yang ada di Indonesia.
“Untuk itu siapa lagi kalau bukan kita yang dapat menyelamatkan orangutan. Pemahaman terhadap masyarakat khususnya terhadap mereka yang ada didaerah yang banyak orangutannya yang perlu diberikan pengertian. Sehingga populasi orangutan tetap terjaga,” jelas Gubernur.

Cornelis menambahkan, “keberadaan dan populasi orangutan pada kenyataannya akan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan hutan yang terjadi. Degradasi dan deforestasi sumberdaya hutan yang kian marak saya yakin karena penyebab utama menyusutnya jumlah populasi orangutan di Kalbar,” tambahnya.

Ir Eddy Sutiyarto, Kepala BKSDA Provinsi Kalbar menambahkan, habitat orangutan tidak selalu dikawasan konservasi, tetapi juga berada dikawasan produksi. Karena itu, khusus untuk kawasan produksi, perlu ada langkah-langkah konkrit berkaitan dengan kawasan tersebut.

Misalnya ada sebagian ruang yang tetap dijaga utuh sebagai habitat orangutan, baik di area konsusi perusahaan atau dikawasan adat masyarakat, sehingga dapat menyangga kehidupan orangutan, jelas Eddy.

Eddy berharap dengan adanya pertemuan ini, maka memberikan peluang untuk ditentukannya lokasi pelepasan orangutan ke habitat alaminya. Sejumlah daerah yang diketahui populasi orangutannya terancam punah akibat pembukaan lahan dan perburuan liar meliputi Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Landak, dan Sambas.
“Habitat orangutan yang masih cukup mudah-mudahan baik di Taman Nasional yang ada Provinsi Kalbar”, harapnya. (Tim)